LAHAT – Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur dari kemajuan suatu daerah, dalam mewujudkan hal itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lahat gandeng Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif dan Ragam Kebijakan Merdeka Belajar Kepada Pemerintah Daerah, Kamis 29 Agustus 2024.
Kegiatan tersebut diikuti anggota dan pengurus PGRI Kabupaten Lahat dengan maksud supaya peserta didik di Kabupaten Lahat mendapatkan hak dalam pendidikan yang setara.
Selain itu, para peserta yang keseluruhannya adalah anggota PGRI Kabupaten Lahat juga diberikan workshop bagaiman supaya layanan pendidikan inklusif bisa terwujud, hingga memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Ketua PGRI Kabupaten Lahat, DR Hasperi Susanto SPd MM dalam laporannya menegaskan bahwa di PGRI ada sayap -sayap, yang tentu sayap-sayap ini harus kokoh dan kuat seperti sayap burung garuda.
“Kami konsolidasi ke ranting-ranting, ke cabang-cabang untuk konsisten memperkuat diri, salah satu sayap itu Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) Kabupaten Lahat, pembentukan DKGI Kabupaten Lahat sudah terbentuk dari tahun 2023 kemarin, SK langsung dari ketua provinsi kemudian yang dibahas dari DKGI adalah untuk membahas isu-isu etika profesi,”kata dia.
Sebagai guru, sambungnya, tentu tingkah laku sehari-hari, menuntut bahwasanya siswa-siswa harus memiliki karakter, karena itu juga guru dituntut untuk menjaga karakter. Kami tetap melaksanakan adanya workshop yang membahas tentang etika, sampainya.
“Kemudian saya kenalkan juga Sayap perempuan PGRI, ini juga ter SK juga di tahun 2023. Alhamdulillah untuk memeriahkan hari kemerdekaan kemarin dengan tampilnya pasukan perempuan kami ikut baris-berbaris, kemudian kompetisi inovasi pengajaran untuk guru perempuan, ada juga sayap LKBH dan sayap SLCC PGRI Kabupaten Lahat,” jelasnya.
Tak hanya itu saja, Hasperi mengatakan salah satu contoh pendidikan inklusif adalah bagaiman ketika ada siswa dengan ASD (Autism Spectrum Disorder) tetap bisa bersekolah di sekolah biasa dan berkumpul di kelas yang sama dengan peserta didik lainnya yang tidak memiliki ASD, tanpa adanya kesenjangan yang berlebihan terhadap anak lainnya dan berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar.
Hasperi menuturkan, PGRI siap berkomitmen dalam kebijakan mendukung pendidikan inklusif di Kabupaten Lahat. Harapannya, tercipta lingkungan pendidikan yang lebih adil dan berempati bagi semua peserta didik. Tanpa memandang perbedaan karakter, latar belakang keluarga, atau lingkungan, termasuk anak-anak difabel atau penyandang disabilitas
“Di sayap-sayap PGRI dari Dewan Kehormatan Guru Indonesia, Perempuan PGRI, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum serta Smart Learning and Character Center, kami siap memberikan layanan pendidikan inklusif dengan menyesuaikan kebijakan merdeka belajar kepada siswa, meskipun Sumber Daya Manusia (SDM) masih sangat terbatas,” tegasnya.
Sementara itu Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat Eti Listina SP menyampaikan hal senada, pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara menjamin setiap warga negaranya mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal 28E Ayat 1 dan secara khusus pada Pasal 31.
“Masih ada anak yang belum mendapatkan pendidikan yang laik terutama bagi berkebutuhan khusus. Dengan kegiatan ini, diharapkan memberikan manfaat yang besar untuk kemajuan Kabupaten Lahat,” harapnya.
Ditempat yang sama Kepala BPMP Sumatera Selatan diwakili Kasubag Umum Tri Handoyo MKom turut mengapresiasi mewujudkan sistem pendidikan yang bersinergi dan berkolaborasi tanpa dibatasi. Sebab tujuan ini semua tidak terlepas untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 dengan SDM yang unggul, maju, berdaulat, adil dan makmur. “Karena pendidikan investasi jangka panjang. Lahat kami perhatikan bergerak terus menerus, selalu koordinasi dengan berbagai macam regulasi,” sampainya.
Sementara itu, Pj Bupati Lahat Imam Pasli SSTP MSi melalui Asisten I Setda Lahat Rudi Thamrin saat membuka konsolidasi sekaligus advokasi layanan Pendidikan Inklusif dan Ragam Kebijakan Merdeka Belajar menuturkan, tak dipungkiri bila layanan pendidikan inklusif belum maksimal di Lahat. Kurangnya SDM yang belum mumpuni jadi kendala, sebab mereka hanya dibekali pendidikan tanpa melalui pendidikan formal yang khusus. Di masyarakat juga masih ditemui, sifat acuh saat bertemua anak yang dianggap berbeda. Namun dengan Kurikulum Merdeka diharapkan mampu membuat kesempatan setara, ABK didampingi oleh guru yang bersertifikasi.
“Jadi ABK bisa dapat pendidikan di sekolah umum tanpa merasa dipinggirkan, bagaimana sekolah umum diberikan fasilitas inklusif. Dan juga untuk sayap-sayap PGRI mari kita bersama sama membangun pendidikan agar Kabupaten Lahat menjadi lebih baik lagi kedepan,”pesannya. (Red)
